Sumedang, Mediasakti.id,- Sabtu 9 Oktober 2021, Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali akan menggelar Pilkades serentak tahun 2021 yang di ikuti oleh 89 Desa dan di antaranya Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, yang sebelumnya pada tahun 2020 juga digelar Pilkades serentak yang diikuti 88 Desa.
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Diduga adanya Pungutan Liar (Pungli) dengan nominal uang Juta an Rupiah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD/ Desa Sindanggalih, dan uang tersebut di bagi Bakal calon Kepala Desa sebanyak enam (6) orang.
Dari hasil wawancara Mediasakti.id terkait dugaan adanya Pungutan Liar (Pungli) sejumlah uang kepada Bakal Calon Kepala Desa dengan salah satu anggota PPKD Desa Sindanggalih Wawan mengatatakan, “Informasi yang saya tahu minta administrasi dengan sejumlah uang Juta an Rupiah per Desa, yang saya tahu di Desa Cikahuripan ada Calon sembilan (9) ya tentunya uang itu juga harus di bagi sembilan, dan kebetulan di Desa Sindanggalih jumlah Balon ada enam (6) maka nominal uang tersebut juga harus dibagi enam, dan ini katanya untuk administrasi ke UNSAP (Universitas Sebelas April) Sumedang.
Untuk uang itu saya sendiri tidak begitu tahu dan itu mutlak wewenang Ketua PPKD disini saya hanya Anggota, dan untuk uang itu sendiri saya tidak peduli mau dikemanakan, dan tidak tahu bentuk gimana uang itu, dan juga uang itu Ketua BPD yang meminta kepada para Balon Kades”, ucap Wawan
Di tempat terpisah Ketua BPD Desa Sindanggalih mengatakan, “Kebetulan dari panitia belum ada biaya untuk pelaksanaan test maka kami bermusyawarah dengan panitia dan Anggota BPD yang lain untuk meminta sumbangan kepada Para Balon adapun itu mau ngasih mangga tidak juga ga apa-apa dan seleksi juga tetap di laksanakan, dan dari salah satu calon meminta waktu 10 menit dan saya sendiri yidak berharap ngasih dan tidak berharap juga tidak ngasih.
Seterusnya, dari pihak calon mengatakan siap mau iuran mau ngasih Sumbangan, dan akan mengasihkan uang tersebut pada waktu mau berangkat ke Sumedang”, ucapanya.
Ketua BPD menegaskan, “Uang itu untuk biaya ke UNSAP dan adapun uang itu UNSAP minta administrasi saya sendiri belum paham persis dan Panitia bilang untuk biaya ke Kabupaten.
Saya klarifikasi, “Uang tersebut dikasihkan di ruang panitia, memang awalnya kepada saya ketua BPD dan hari itu juga, jam itu juga dan menit itu juga saya kasihkan ke panitia, katanya panitia belum ada uang untuk ke Kabupaten, maka saya sendiri mempersilahkan disini saya hanya menjembatani walaupun uang itu mau dipakai ke Kabupaten untuk biaya apa saja silahkan.
Menurut Ketua Panitia juga, untuk seleksi di tingkat Kabupaten bagi para bakal Calon Kepala Desa harus mengumpulkan nominal sejumlah uang sampai Juta an Rupiah untuk Per-Desa dan itu katanya dari Dinas DPMD, maka dari itu saya sendiri mempertanyakan uang tersebut, kata Ketua Panitia uang itu ada kwetansinya, dan itu Kwetansi dari Kabupaten secara global”, ucap ketua BPD
Ketua BPD, “Menurut keterangan ketua Panitia pula, setelah MOU antara PPKD dengan DPMD bahwa ada muncul nominal untuk seleksi harus menyiapkan uang tersebut dan Ketua Panitia bilang “bagaimana kita belum ada Duit nih” maka dari itu kami ngobrol bersama, sebenarnya bagi kami ini polemik, khusus bagi saya pribadi, karena Dana Desa belum ada sementara ini harus terus berjalan.
Kami juga sudah berkomunikasi dengan Desa-desa lain karena beda Desa beda cara bagaimana cara solusinya untuk ke kabupaten kita tidak ada biaya dan maka dari itu kami ngobrol dengan rekan-rekan kita sama-sama ngobrol kepada para calon, dan itu juga memang kesalahan saya Khususnya karena terlalu cepat sementara Desa lain belum”, pungkas Ketua BPD Desa Sindanggalih. (red@03).
Terimakasih telah membaca Mediasakti.id,- Dapatkan Informasi, inspiratif dan insight di email kamu
Daftarkan email
