KPK Ingatkan Ridwan Kamil Tak Hambat Penanganan Meikarta DAERAH

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil/Foto: tribunnews.

Caption: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil/Foto: tribunnews.

MEDIAPEMBAHARAUN.COM, JAWA BARAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang berencana memanggil pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan pihak pengembang proyek Meikarta. KPK tak ingin rencana Kamil itu mengganggu proses hukum kasus dugaan suap Meikarta, yang tengah ditangani komisi antirasuah tersebut.

Rencana mantan Wali Kota Bandung yang kerap disapa Emil ini, dilatarbelakangi keingintahuannya terhadap proyek Meikarta.

“Kami ingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang beresiko menghambat penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK. Karena tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang akan dipanggil tersebut, juga merupakan saksi bagi KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (26/10).
 
Menurutnya, KPK masih perlu menggali informasi dari sejumlah pihak, baik dari pihak Pemkab Bekasi maupun Meikarta. 
“Ada pertemuan-pertemuan yang kami dalami dalam kasus tersebut. Baik antara pihak Pemkab ataupun yang diduga juga dihadiri pihak Lippo. Namun saya belum sebutkan spesifik pertemuan dengan siapa saja,” imbuh Febri.

Hari ini, KPK juga memeriksa empat orang saksi yang diperiksa untuk Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, yang telah berstatus tersangka.
 
Mereka adalah Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Penanaman Modal, pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Muhammad Said, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jawa Barat Eddy Iskandar Muda Nasution.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas PMPTSP Zaki Zakaria dan Undang, yang merupakan sopir dari Kepala Dinas PMPTSP.

KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Yakni, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Selain dua orang tersebut, KPK juga menetapkan tersangka lain dari Pemkab Bekasi, yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.  
 
KPK juga menetapkan tersangka lain dari pihak swasta, yaitu kKonsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dan konsultan Lippo Group, Taryadi. Semua tersangka diduga kuat melakukan transaksi suap dalam kasus ini. Demikian dimuat alinea.id (Red)

Artikel Terkait: