Tak Menyerah, Guru Honorer Terus Berjuang NASIONAL

Tenaga Honorer demo di depan Istana/Foto: Merdeka

Caption: Tenaga Honorer demo di depan Istana/Foto: Merdeka

MEDIAPEMBAHARUAN.COM, JAKARTA - Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dinilai tidak sejalan dengan tuntutan para honorer. Yakni, diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sebelumnya, Pemerintah tengah mematangkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemerintah menilai, langkah ini adalah solusi bagi para honorer yang tidak lolos tes CPNS. 

Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menyebutkan, RPP tentang P3K membuat honorer K2 merasa cemas. Pihaknya khawatir gagal menjadi P3K dan bakal menjadi honorer selamanya.

"Kalau PP P3K ditetapkan, siap-siap dibuang dan jadi honorer abadi kalau tidak lulus tes. Tambah sakit rasanya kalau terus menerus diperlakukan tidak adil begini," ujarnya.

Titi menyebutkan, bila PP P3K resmi berlaku, hari itu akan menjadi hari berkabung honorer K2 se-Indonesia. Dengan de­mikian, tidak ada lagi tuntutan para honorer yang bisa dipenuhi pemerintah. 

"Beginilah gaya pemerin­tahan zaman now. Tidak mengedepankanhati nurani. Semuanya diperhitungkan dengan kalkulator matematika. Tidak bisa diubah," keluhnya.

Sekjen Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), Muhammad Rambe meminta, agar dilakukan uji publik RPP tentang P3K sebelum diteken presiden. Selain itu, presiden harus menjalankan amanat UU14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"RPP P3K wajib uji publik sebelum ditandatangani presi­den. Tidak bisa asal tanda tan­gan. Ini bahaya," katanya. Dia mencontohkan PP Managemen PNS yang tidak diuji publik, yang sekarang bermasalah hing­ga turunannya. 

Rambe mengingatkan, presi­den tidak boleh segampang itu menandatangani sebuah RPP tanpa diketahui publik sebagai pelaksanaan UU14/2008. "Masa iya sekelas presiden tidak ada yang beritahu hal itu. Nggak mungkin. Saya tidak tahu persis hukum apa yang bisa menjerat seorang pejabat negara atau presiden jika melanggar sebuah undang-undang," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko mengatakan, Peraturan Pemerintah ten­tang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) segera diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Itu formula yang sudah disetujui dalam rapat terbatas, tinggal ditandatangani saja," katanya. Seperti dilansir Rmol.

Moeldoko menerangkan, saat ini PP tersebut dalam tahap penyelesaian akhir dan belum sampai ke meja Jokowi. "Biasa, kan muternya agak lama, ada proses," imbuhnya. 

Dia berharap, PP tersebut bisa menjadi jawaban dari tuntutan para tenaga honorer yang beberapa waktu lalu menggelar demonstrasi besar di seberang Istana Merdeka. Dia meyakini, PP ini menjadi solusi dari tuntu­tan para honorer yang telah lama disuarakan.

Untuk diketahui, P3K merupa­kan skema baru yang pemerintah keluarkan sebagai solusi bagi para tenaga honorer. Pegawai yang diterima memiliki status yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Red)

Artikel Terkait: