Jokowi Di Anugerahi Gelar "Bapak Pembangunan Desa" NASIONAL

Rakor Apdesi/Net

Caption: Rakor Apdesi/Net

MEDIAPEMBAHARUAN.COM, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) akan menganugerahkan gelar "Bapak Pembangunan Desa" kepada Presiden RI Joko Widodo.

Penganugerahan gelar diberikan saat "Workshop dan Silaturahmi Apdesi 2018" yang akan diselenggarakan pada 28-30 November 2018 mendatang di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Pada acara nanti rencananya akan dihadiri 60 ribu kepala desa dari seluruh Indonesia, serta seluruh gubernur dan bupati di Indonesia.

Ketua Umum Apdesi, Sindawa Tarang mengatakan, tidak berlebihan jika Jokowi dianugerahi gelar tersebut sebab jasa-jasanya yang terus menaikkan dana desa dari tahun ke tahun untuk pembangunan desa.

"Itu mungkin harapan teman-teman di Apdesi dalam Rakor malam ini. Saya kira tidak berlebihan jika Bapak Jokowi dianugerahkan bapak pembangunan desa," ujar Bung ST sapaan akrab, di sela Rakornas Apdesi di Jakarta, Seperti dikutip Rmol, Selasa malam (9/10).

Bung ST menjelaskan, komitmen Jokowi untuk memajukan pembangunan desa tidak diragukan lagi. Selain menaikkan dana desa, Jokowi juga kerap turun langsung ke desa untuk menmyapa masyarakat.

"Rekomendasi itu sesuai dengan kenyataan bahwa kehadiran dana desa yang terus naik membuat pembangunan di desa terus tumbuh dan kebutuhan masyarakat desa terpenuhi," ujarnya dalam keterangan tertulis sesaat lalu.

Dia menegaskan bahwa gelar itu setidaknya sebagai bentuk ucapan terima kasih pemerintah desa kepada Presiden Jokowi atas komitmennya memajukan pembangunan desa.

"Kita bisa bayangkan kalau tidak ada dana desa maka desa akan sepi. Apalagi dengan progrma padat karya desa yang dicanangkan pemerintah melibatkan langsung masyarakat. Menyentuh langsung masyarakat," ujar Bung ST.

Workshop dan Silaturahmi Apdesi 2018 akan dibuka Presiden Jokowi. Dihadiri pula sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Serta didukung penuh oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. (Red)

Artikel Terkait: