KETUA BEM UI ACUNGKAN KARTU KUNING KE JOKOWI NASIONAL

Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018). Foto/Kompas.

Caption: Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018). Foto/Kompas.

JAKARTA - Aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning ke Presiden Joko Widodo menarik perhatian masyarakat.

Aksi itu dilakukan Zaadit saat Presiden Joko Widodo menghadiri Dies Natalis ke-68 UI di Balairung UI, Depok, seperti dikutip kompas, Jumat (2/2/2018) pagi.

Jokowi saat itu baru saja selesai memberikan sambutan dan masih berada di atas panggung untuk sesi foto bersama. Tiba-tiba, Zaadit langsung berdiri dari bangkunya.

Ia mengangkat tinggi-tinggi sebuah buku paduan suara UI berwarna kuning sambil meniup peluit panjang. Bak wasit sepak bola, Zaadit mengibaratkan kartu kuning tersebut sebagai peringatan kepada Jokowi.

"Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnyaā€¯ kata mahasiswa Fakultas MIPA ini.

Aksi Zaadit itu pun langsung menarik perhatian Jokowi dan seisi ruangan.

Seorang personel Pasukan Pengamanan Presiden langsung mengamankan Zaadit ke luar ruangan. Sambil berjalan ke luar ruangan, Zaadit masih terus mengangkat kartu kuning yang ia berikan ke Jokowi. Namun, ia mengaku tak mendapatkan perlakuan kasar dari Paspampres.

"Cuma diminta keterangan saja. Diminta identitas," kata Zaadit.

Tiga isu

Zaadit mengatakan, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada tiga hal yang menjadi sorotan BEM UI. Pertama, isu gizi buruk di Asmat.

Berdasarkan data Kemenkes, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu ditemukan pula 25 anak suspect campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.

BEM UI mempertanyakan kenapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus yang besar. Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

"Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua," kata dia.

BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.

"Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI," kata Zaadit.

Lalu pada isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draf peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

Tak Tersinggung

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo memastikan bahwa Jokowi tidak tersinggung dengan aksi Zaadit.

"Terhadap aksi ini, Presiden Jokowi biasa saja, enggak tersinggung," ujar Johan usai acara tersebut.

Presiden tetap mengikuti acara hingga selesai. Ia juga tidak memerintahkan apa-apa kepada jajarannya terkait peristiwa tersebut.

Kepala Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Rifelly Dewi Astuti memastikan, tak ada sanksi apa pun yang diberikan ke Zaadit atas aksinya itu. Pihak kampus melalui Direktorat Kemahasiswaan hanya membina Zaadit dengan cara persuasif saja.

"Hanya kami beri pembinaan. Kami didik agar mengungkapkan pendapat itu mesti dengan cara yang baik," ujar Rifelly.

Pertemuan batal

Johan Budi juga menyebut, awalnya Jokowi sudah dijadwalkan menerima Ketua BEM UI usai acara.

"Tapi acara itu batal karena aksi tersebut," kata Johan.

Namun, Kepala Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Alfian Tegar Prakasa membantah keterangan Johan. Ia menegaskan, belum ada kepastian jadwal pertemuan dengan Jokowi.

"Pernyataan tersebut sebenernya kondisinya berbeda dengan kondisi lapangan. Kami belum mendapatkan janji yang sudah bisa dipastikan sampai pada dini hari," kata Alfian kepada Kompas.com, Jumat (2/1/2018).

Alfian mengatakan, BEM UI sebenarnya hanya ingin menyampaikan kritik dan masukan kepada Jokowi terkait sejumlah permasalahan yang belakangan terjadi. Keinginan ini pun sudah disampaikan jauh-jauh hari ke pihak Rektorat UI.

Harapannya, Rektorat UI dapat memfasilitasi pertemuan saat Jokowi menghadiri Dies Natalis UI pada Jumat.

"Tapi sampai dini hari tadi belum ada kejelasan mengenai forum pertemuan tersebut," kata Alfian.

Karena pertemuan tak juga dijadwalkan, lanjut Alfian, akhirnya BEM UI pun berinisiatif melakukan aksi. Mulanya, BEM UI melakukan aksi damai di dekat stasiun UI, namun atribut yang digunakan langsung diamankan pihak kepolisian.

Akhirnya, BEM UI pun memutuskan melakukan aksi kartu kuning langsung di hadapan Jokowi.

"Kami tidak ada aksi ricuh, kami aksi damai. Hanya memang perlakuan dari aparat yang bentuk pengamanannya itu membuat kondisi jadi ricuh," kata Alfian.

Alfian juga mempertanyakan kenapa Jokowi atau pihak pemerintah lainnya tidak merespons aksi pemberian kartu kuning itu. Menurut dia, seharusnya Jokowi merespons positif aksi tersebut mengajak BEM UI berdialog.

"Ketika kami menunjukkan simbol kepada Presiden Jokowi, seharusnya pihak pemerintah langsung mengadakan diskusi dengan mahasiswa," kata dia.

Efektif

Aksi kartu kuning yang dilakukan Zaadit langsung menyedot perhatian luas masyarakat. Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai aksi kartu kuning tersebut adalah cara mengkritik yang halus namun efektif. Bahkan efek dari aksi ini bisa mengalahkan demonstrasi yang dilakukan ribuan orang.

"Aksi satu ketua BEM UI tiup peluit kartu kuning langsung trending topic dan jadi efek yang efektif mengingatkan pemerintah," kata dia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai aksi kartu kuning tersebut merupakan sebuah kritik yang wajar dalam dunia akademik. Fahri menilai, semestinya Jokowi mendengar kritikan yang diberikan.

"Saya bilang itu ekspresi mahasiswa, seharusnya Pak Jokowi itu, 'Siapa ini? BEM. Bagaimana boleh kita ngomong, ayo apa kritik anda kepada pemerintah saya ingin mendengar'," kata Fahri. (Red)

Artikel Terkait: