JOKOWI INGIN HUKUM PAN, SBY MENDEKAT NASIONAL

Pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY. Foto/tempo.

Caption: Pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY. Foto/tempo.

JAKARTA - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendadak menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Pertemuan ini berlangsung mendadak dan tak ada di jadwal resmi Jokowi.

Tiba-tiba saja awak media yang ada di ruangan pers diminta bersiaga di dekat Istana Merdeka. Tak lama kemudian, sekitar pukul 14.08 WIB, Jokowi dan SBY keluar dari Istana Merdeka. 

Keduanya lantas duduk dan bercengkrama di beranda Istana. Namun, tak terdengar apa yang diperbincangkan.

Peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan melihat pertemuan Jokowi dan SBY juga membahas mengenai reshuffle kabinet.

Menurut Pengamat politik Universitas Paramadina tersebut, momentum saat ini sudah dekat musim Pilkada serentak 2018. Ada menteri yang akan mundur untuk Maju Pilkada.

"Ada kemungkinan SBY dan Jokowi juga membicarakan soal reshuffle kabinet," ujar Djayadi Hanan, seperti dikutip Tribunnews.com, Jumat (27/10/2017).

Ditambah lagi kata dia, dalam sidang DPR soal Perppu Ormas, Partai Demokrat mendukung pemerintah, walaupun dengan catatan.
Sementara Partai Amanat Nasional (PAN), imbuhnya, berseberangan dengan pemerintah.

"Mungkin Jokowi merasa sudah saatnya menghukum PAN karena sudah beberapa kali mengambil sikap oposisi terhadap kebijakan pemerintah," jelasnya.

Pada saat yang sama menurutnya, Jokowi tidak ingin kekuatan koalisinya berkurang. Karena itu kalau PAN dikeluarkan perlu ada pengganti, yakni Partai Demokrat. "Yang paling mungkin pengganti PAN adalah Demokrat," katanya.

Di sisi lain, dia melihat SBY terus berusaha agar kartu politik putera sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap hidup pasca pilkada DKI Jakarta. "Jadi mungkin saja pembicaraannya soal-soal tersebut," katanya.(Red)

Artikel Terkait: