MENHAN AS MINTA MAAF ATAS PENOLAKAN PANGLIMA TNI NASIONAL

Menhan AS, James Mattis, Foto diambil dari berbagai sumber.

Caption: Menhan AS, James Mattis, Foto diambil dari berbagai sumber.

JAKARTA - Atas kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menolak Panglima TNI. Jendral TNI. Gatot Nurmantyo masuk ke wilayah mereka, Menteri Pertahanan (Menhan) AS, James Mattis, menyampaikan permohonan maafnya ke pemerintah Indonesia, melalui Menhan RI, Ryamizard Ryacudu.

Dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahanan, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen Totok Sugiarto, mengatakan permintaan maaf itu, disampaikan saat keduanya bertemu di acara ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM)-Plus, di Filipina, Senin (23/10/2017).

"Permintaan maaf disampaikan secara khusus sebellum Menhan AS bertemu para Menhan ASEAN, yang saat ini sedang melakukan pertemuan tahunan," ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen) TNI, Mayjen Wuryanto, dalam siaran persnya, dilansir Tribunnews.com, mengatakan Panglima TNI, dan rombongan, digendakan untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan tanggal 23 - 24 Oktober 2017 di Washington DC.

Kehadiran Panglima TNI ke AS, adalah untuk mewakili Indonesia, memenuhi undangan yang dikirim langsung oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jendral Joseph F. Durfort. 

Rombongan direncanakan berangkat menumpangi pesawat Emirates Airlines, dari bandara Soekarno - Hatta, Sabtu kemarin (21/10). Rombongan batal berangkat, setelah petugas dari maskapai, menginformasikan pelarangan terhadap Gatot Nurmantyo dan istri, oleh pemerintah AS.

Panglima TNI kemudian melaporkan insiden itu ke Presiden RI. Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan (Menkopolhukam), Wiranto, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP. Marsudi. Selain itu, Panglima TNI juga mengirimkan surat pemberitahuan, ke Joseph F. Durfort.

Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia, juga sudah menyampaikann permohonan maafnya, dan berkomitmen untuk menjamin dan memfasilitasi keberangkatan ulang rombongan. Namun sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah AS, soal pelarangan tersebut.(Red)

Artikel Terkait: