ORMAS-ORMAS BESAR DUDUK BERSAMA TOLAK PERPPU ORMAS NASIONAL

Jubir FPI, Munarman. Foto diambil dari berbagai sumber.

Caption: Jubir FPI, Munarman. Foto diambil dari berbagai sumber.

JAKARTA – Sejumlah organisasi masyarakat diundang untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh Komisi II DPR, seperti dikutip tribunnews, Kamis (19/10/2017) kemarin.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) hingga Presidium Alumni 212 menyatakan penolakan terhadap Perppu Ormas.

Jubir FPI Munarman mengatakan, Perppu Ormas tidak layak untuk diterima.

Menurutnya, hal ini karena bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dirinya menilai, tidak memenuhi unsur kegentingan memaksa.

Kegentingan yang dimaksud menurutnya berdasarkan 3 kondisi, pertama adanya darurat sipil atau kerusuhan sosial, bencana alam dan perang.

"Kalau ada Perppu keluar tanpa keadaan perang dan kerusuhan sosial itu maka tidak memungkinkan untuk dikeluarkannya Perppu. Di penjelasan Perppu harus ada keadaan kenapa harus ada Perppu," kata Munarman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut Munarman menjelaskan Perppu Ormas secara substansi bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis lantaran menghilangkan peran pengadilan dalam membubarkan ormas.

"Tapi di Perppu ini terbalik, Pemerintah secara subjektif itu bisa menuduh salah satu ormas untuk dibubarkan karena melanggar UU. Tapi kemudian ormasnya diminta membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah," katanya.

Sementara itu, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif menyebut dalam konteks Perppu Ormas, Presiden Joko Widodo sama sekali belum menjelaskan soal kondisi kegentingan memaksa.

Di hadapan para wakil rakyat, Slamet menyarankan masyarakat Indonesia agar tidak memilih partai-partai yang mendukung Perppu Ormas pada Pemilu 2019 mendatang.

"Dalam konteks Perppu tentang organisasi kemasyarakatan, Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun mengeluarkan statemen of emergency yang menjadi landasan," katanya.

Ditempat yang sama, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menilai secara materiil Perppu Ormas mengandung banyak persoalan.

Seperti melahirkan ketidakpastian hukum, terutama pengertian paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, substansi Perppu yang krusial adalah hilangnya kekuasaan kehakiman. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum seperti yang diatur dalam peraturan perundangan.

"Penjelasan mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila dari pasal 59 ayat 4 huruf c mengenai larangan ormas menganut, mengembangkan dan mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, justru menimbulkan multitafsir," katanya. (Red)

Artikel Terkait: