PERPPU ORMAS, YUSRIL: JOKOWI TABRAK KONSTITUSI NASIONAL

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Foto/tribunnews.

Caption: Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Foto/tribunnews.

JAKARTA - Perppu 2/2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo secara substansial formil materil jelas menabrak konstitusi.

Demikian ditegaskan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra dalam rapat dengar pendapat tentang Perppu Ormas di ruang Komisi II DPR, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, seperti dikutip Rmol, Rabu (18/10).

Yusril mengatakan, memang diperbolehkan dalam UUD 1945 pasal 22 ayat (1) untuk pemerintah boleh mengeluarkan aturan dalam keadaan terdesak. Namun, imbuh Yusril, kata 'terdesak' masih belum pasti definisi dan sejauh apa batasan-batasannya. 

Menurutnya pula aksi Hizbut Tahrir Indonesia pada 2013 lalu yang meneriakkan khilafah tidak sepatutnya dipersoalkan. 

"Ada orang pidato berapi-api tentang khilafah tetapi sudah dapat izin dan Kapolri hadir," ujar Yusril membandingkan.

Untuk itu, ia berharap DPR dapat mengkaji keberadaan Perppu Ormas agar tidak terjadi otoritarian pemerintah yang bisa saja membubarkan kelompok masyarakat yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan. (Red)


Artikel Terkait: