DPRD BABEL DIMINTA DUKUNG NELAYAN DALAM MENOLAK KIP BABEL

Ketua DPRD Babel, Didit Sriguraya didampingi ketiga wakilnya, Amri Cahyadi, Hendra Apollo, Deddy Yulianto, dan juga Aksan Visyawan selaku Ketua Komisi II. Foto/MP.

Caption: Ketua DPRD Babel, Didit Sriguraya didampingi ketiga wakilnya, Amri Cahyadi, Hendra Apollo, Deddy Yulianto, dan juga Aksan Visyawan selaku Ketua Komisi II. Foto/MP.

PANGKALPINANG - Masyarakat nelayan berasal dari Kabupaten Bangka menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (28/11/2017) siang. 

Mereka meminta DPRD dapat mendukung nelayan Kabupaten Bangka dalam menolak kapal isap di perairan laut Kabupaten Bangka.

"Kami berharap DPRD Provinsi Babel untuk merekomendasikan Gubernur Babel untuk mencabut IUP laut di kawasan Pesisir, PT Cirindo Mining Utama, CV Sinar Mulia, PT Timah, PT Panca Mega Persada, PT Sentra Tin Indo dan juga menuntut DPRD Provinsi Babel dalam pembahasan dan pengesahan Perda Zonasi Laut untuk tidak memasukkan IUP tambang laut dan aktifitas yang merusak ekologi di kawasan Pesisir, " ujar Masyarakat Nelayan.

Mengenai hal ini, Ketua DPRD Babel, Didit Sriguraya didampingi ketiga wakilnya, Amri Cahyadi, Hendra Apollo, Deddy Yulianto, dan juga Aksan Visyawan selaku Ketua Komisi II masing-masing meminta nelayan untuk kompak. Tidak ada kubu-kubu, satu berkata lawan jangan ada satu yang pro.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Didit Sriguraya menyampaikan,Moratorium yang disampaikan belum kami terima pemberhentian
sementara operasi kapal isap itu. Masalah zonasi masih kita tunggu, Perda inilah dapat menjawab permasalahan keberadaan tambang laut,.

"Bagaimana kami menjawab, barangnya belum disampaikan ke DPRD. Januari nanti akan disampaikan, kami akan kroscek ke lapangan, dalam muatan perda itu ada berbagai sektor, bukan hanya tambang, ada pariwisata, perikanan, perhubungan. Mengharapkan sebelum diselesaikan pembahasan zonasi ini kita harap dihentikan. Tolong kompak, jangan sampai ada yang pro kapal isap," pintanya.

"Kami dari DPRD Babel mendukung terhadap aspirasi Nelayan ini. Permasalahan ini akan kami kroscek ke lapangan. Akan diambil keputusan politis, apa yang disampaikan masyarakat ini. Kami akan mengirim surat ke pak gubernur," tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi miris melihat kondisi yang ada saat ini. Perbedaan permasalahan yang disampaikan nelayan dengan Belitung karena, Pemda Belitung kompak dengan keras menolak kapal isap.

"Kalau berbeda dengan Belitung karena kita tidak kompak, tidak hanya nelayan tapi Pemdanya. Harusnya, bupati menyurati Gubernur pemberhentian sementara dan pemberhentian. Coba kita perhatikan bupati ada tidak melakukan hal itu.

Nelayan juga tidak kompak, ada yang menerima kompensasi, kalau kompak tidak akan bisa masuk. Tidak bisa juga menyalahkan Pemda dan DPRD. Ini apa adanya kami sampaikan. Jangan sampai ketidakkompakan ini berlarut-larut," urainya.

"Kami menindaklanjuti aspirasi nelayan kami ke KKP, hasilnya mereka menyatakan proses penyusunan zonasi salah satu solusi penyelesaian ini. Masih dokumen awal di Kementrian. Sepakat pemberhentian sementara KIP Kamila, moraturium itu untuk izin baru, tidak akan ditandatangani. Kami komitmen tidak ingin diberikan waktu sedikit untuk membahas, langsung ikut serta. Wajib menyelesaikan segera zonasi itu, sebelum itu selesai tidak ada izin baru lagi," ungkap Amri Cahyadi.

Lebih jauh, katanya jangan sampai ada pertentangan konflik masyarakat hanya karena kepentingan masing-masing sektor.

"Kita bukan anti pertambangan, tapi tambang di tempat yang ada depositnya dan tidak menganggu aktifitas nelayan. Semoga zonasi nanti berpihak kepada nelayan," tukasnya

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Hendra Apollo menegaskan secara pribadi menolak pertambangan laut yang dengan sistem kapitalis itu. Sehingga masyarakat nelayan termarjinalkan. Tidak begitu dirasakan masyarakat tapi berdampak besar pada lingkungan, yang menikmati hanya segelintir orang.

"Persoalan ini, HNSI selama ini meraup keuntungan dengan membawa nama nelayan. Dana sosialisasi kurang, kompensasi tidak sesuai. Teman-teman ini harus memberi usul, diperkuat dengan legalitas badan hukum, saya siap bantu pendanaan untuk perkuat dengan badan hukum," jelas Hendra Appolo.

Terakhir, Deddy Yulianto mengapresiasi masyarakat Bangka yang peduli terhadap mata pencaharian jangka panjang. Sebagai nelayan peduli terhadap keberadaan kapal isap. Kita akan memediasi karena IUP itu dikeluarkan bupati Bangka.

"Harus kompak, jangan sampai terlibat seperti mendapatkan kompensasi. Jangan sampai ada dua kubu, pro kapal isap. Harus kompak menolak, surat rekomendasi intinya dari Bupati, menyetop aktifitas tambang laut. Mendukung, kawan-kawan menolak kapal isap dan memikirkan pencarian kedepan. Jangan tangan kanan menerima tangan kiri menolak," tutup Deddy.

Selain keempat pimpinan DPRD Babel, Ketua Komisi II, Aksan Visyawan memediasi para nelayan dan menyerap aspirasi mereka. "Saya siap mengawal, jangan sampai dihancurkan tempat kita ini. Pada prinsipnya pro rakyat, tolak kapal isap," tandas Aksan. (MP/AAL)

Artikel Terkait: