Pemprov Babel Tarik Aset Operasional Empat SKPD BABEL

 beberapa aset dari SKPD yang ditarik untuk didistribusikan ke SKPD yang masih kekurangan kendaraan operasional.

Caption: beberapa aset dari SKPD yang ditarik untuk didistribusikan ke SKPD yang masih kekurangan kendaraan operasional.

MEDIA PEMBAHARUAN.COM,PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menarik aset operasional empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dihapus atau digabungkan, guna distribusikan ke SKPD lain yang kekurangan sarana.

"Seluruh aset di Bakorluh, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Diklat dan Korpri ditarik dan didistribusikan ke SKPD yang masih kekurangan sarana operasional," kata Sekda Pemprov Kepulauan Babel Yan Megawandi usai memeriksa kondisi aset berupa sepeda motor dan mobil di Pangkalpinang, Jumat.

Ia menjelaskan penarikan dan pengecekan kondisi serta kelayakan aset milik daerah berupa kendaraan roda empat, roda dua, komputer dan lainnya di empat SKPD ini sebagai penyesuaian dengan struktur baru perangkat daerah
    
"Dengan adanya peraturan baru ini sehingga beberapa perubahan beberapa perangkat daerah yang dihilangkan atau digabung dengan SKPD yang lainnya," katanya.

Oleh karena itu, kata dia  aset yang dimiliki aset SKPD itu ditarik dan dicek ulang dan distribusikan kembali ke perangkat daerah yang masih kekurangan kendaraan operasional, sehingga dapat mendukung kinerja PNS dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya lihat kondisi mobil dinas dan kendaraan motor aset di empat SKPD masih baik dan layak untuk digunakan," ujarnya.

Namun demikian, kata dia pihaknya akan meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi dan kelayakan operasional kendaraan dinas ini.

"Kalau ada kendaraan yang rusak dan tidak standar lagi, maka akan dilakukan perbaikan agar tidak menimbulkan masalah pada kemudian hari," ujarnya.

Ia meminta pejabat dan PNS yang belum menyerahkan kendaraan operasional untuk segera menyerahkannya, untuk memudahkan pemerintah daerah mendata aset.

"Kami juga telah mengajukan pengaturan kembali nomor polisi kendaraan dinas di lingkungan pemprov ke Polda," ujarnya.(ant)

Artikel Terkait: