17 PERSONIL POLDA BABEL DAN JAJARAN DIPECAT SELAMA TAHUN 2016 BABEL

 Kapolda Babel, Brigjen Pol Anton wahono Sudarminto. MP

Caption: Kapolda Babel, Brigjen Pol Anton wahono Sudarminto. MP

MEDIA PEMBAHARUAN.COM, PANGKALPINANG - Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung (Babel) menjelaskan bahwa ada 17 personil Polda Babel yang menerima Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat selama tahun 2016. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 15 personil yang dipecat. 

Demikian dikatakan oleh Kapolda Babel, Brijen Pol Anton Wahono Sudarminto kepada wartawan. " Tahun 2015, Polda Babel melakukan pemecatan terhadap 13 anggotanya. Sedangkan pada tahun 2016, ada 17 personil lagi yang di pecat akibat melakukan pelanggaran berat," ujar Anton

Berdasarkan data yang dimiliki Polda Babel personil yang dipecat tersebut berasal dari beberapa Satker. "9 Personel dari  Satker Polda yaitu Ditpamobvit, Dotsabhara, Ditresnarkoba, Ditintelkam, Ditpolair, Satbrimob, Bidang TI dan SPN, 3 personel Polres Pangkalpinang, 1 personel Polres Bangka, 1 Personel Polres Bangka Tengah, 2 Personel Polres Bangka Selatan dan 1 Personel Polres Belitung Timur," jelasnya.

Anto menjelaskan bahwa alasan pemecatan 17 personil tersebut dilakukan demi menyelamatkan ribuan personil yang masih baik " Ada 4.269 personil yang hingga saat ini masih baik untuk dipertahankan.  Jangan sampai jumlah personel yang masih baik tersebut kena virus, makanya virusnya harus dijauhkan dari Polda Babel. Jika ada anggota yang terlibat narkoba, sanksitegas sudah menunggu," tegas Anton

Lebih lanjut, Anton juga mengingatkan kepada seluruh Personel Polda  Babel dan Polres Jajaran, mulai dari Pamen sampai anggota terbawah untuk menjauhi dan menghindari penyalahgunaan narkoba karena anggota Polri yang terlibat narkoba, sanksinya tentunya lebih berat yaitu dipecat. " Bagi anggota Polri yang sudah sering terbukti menggunakan narkoba juga bisa di PTDH karena apabila seorang anggota Polri sudah kecanduan narkoba, maka tentunya dia tidak bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga hal tersebut akan menjadi virus bagi yang lain sehingga harus dijauhkan dari Institusi Polri," pungkasnya (NCS)

Artikel Terkait: